DPC HNSI Kab. Brebes

Continue

Continue

Continue

di depan halaman Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes

Continue

Disela-sela acara kordinasi Pokmaswas Pantura Brebes siang tadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, sungguh sangat menggembirakan bahwasanya untuk tahun 2012, Pokmaswas Pantura Brebes mendapatkan berbagai macam bantuan sebagai sarana pendukung kegiatan seperti :
1. 2 buah Perahu Pokmaswas untuk kegiatan pengawasan sumber daya ikan
2. Alat Komunikasi Radio Handy Talky ( HT ) dan Pesawat Radio Right, untuk masing-masing wilayah.
3. Pakaian Seragam Pasukan Pokmaswas Brebes.
4. Biaya Operasional untuk kegiatan Pokmaswas Pantura Brebes.

Kami sangat berterimakasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan bantuannya untuk Pokmaswas Pantura Brebes ungkap Rudi Hartono selaku Ketua Pokmaswas Pantura Brebes disela-sela Rapat Koordinasi tersebut, disampaikan pula oleh Bapak Masfui, Spi Kepala Pos Satker Pengawas Perikanan Kabupaten Brebes sekaligus mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, bahwa tugas dan fungsi Pokmaswas telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, tetap harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satker Pengawas Perikanan setempat, dan tetap bekerjasama dalam melakukan pengawasan, kebetulan tahun 2012 ini Pos Satker Pengawas Perikanan Kabupaten Brebes dapat bantuan Kapal Pengawas, sehingga kegiatan pengawasan wilayah penangkapan ikan di pantura Brebes akan lebih maksimal, dalam memberikan pembinaan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Harapan kedepan agar Pokmaswas Pantura Brebes lebih maju lagi, dan disegani oleh nelayan Brebes dalam mengayomi nelayan dalam mencari nafkah dilaut demi untuk menghidupi keluarganya dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Continue

Continue

Musda DPD HNSI Prop. Jateng yang ke VIII, dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Desember 2011 kemarin bertempat di Ruang Rapat Puskud Mina Baruna Prop. Jateng Jl. Abdurahman Saleh No. 76-79 Semarang, pada acara Musda tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP HNSI Pusat Punawirawan Mayjend H. Yusuf Solihin Martadiningrat, harapannya untuk kepengurusan yang akan datang harus lebih baik, bukannya kepengurusan yang kemarin tidak baik, akan tetapi kedepan HNSI lebih berkerja memperjuangkan nelayan lebih ditingkatkan, karena banyak nelayan-nelayan yang mengalami masalah, lebih - lebih yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen kapal bagi para nelayan ungkap ketum DPP HNSI.

Pada Musda VIII tersebut yang nyalon ada empat yaitu : 1. H. Jumali ( Rembang ) 2. ir. Sukimin ( Kendal ) 3. H. Supeno ( Pati ) 4. Ali Mulyono ( Semarang )dari empat calon ketua tersebut adalah orang-orang pilihan yang berjuang untuk kesejahteraan nelayan dari dahulu, dan mereka adalah kader yang sangat militan di bidang perikanan. pada pemilihan itu perolehan suara dari 15 DPC HNSI se Prop. Jateng ditambah 1 suara dari DPD HNSI Prop. Jateng jumlah total 16 suara. yang terdiri dari.

1. H. Jumali ( Rembang ) mendapat 11 suara
2. ir. Sukimin ( Kendal ) mendapat 4 Suara
3. H. Supeno ( Pati ) mendapat 1 Suara
4. Ali Mulyono ( semarang ) mendapat 0 Suara

Yang akhirnya H. Jumali menjadi Ketua terpilih dan menjadi ketua team Formatur untuk menentukan susunan pengurus harian DPD HNSI Prop. Jateng ditambah tiga DPC HNSI sesuai dengan kesepakan rapat yaitu, diambil dari wilayah timur DPC HNSI Jepara diwakili oleh Sudiyatno, dari wilayah Barat DPC HNSI Brebes diwakili oleh Rudi Hartono, dan dari wilayah Selatan DPC HNSI Kebumen diwakili oleh sdr, Saman ditambah Pengurus DPD sebagai peninjau.

Continue

Bantuan Kapal Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, untuk Nelayan Kab. Brebes, yang serahkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo kepada Bupati Brebes H. Agung Widiyantoro, SH. MSi, yang bertempat di Pelabuhan Kab. Batang pada Hari Selasa,29 Nopember 2011, bantuan kapal tersebut untuk Kelompok Usaha Bersama ( KUB ) "Sumber Ikan" Desa Kluwut yang di Ketuai oleh Ahmad Mutaqin dan KUB "Tukul Samudra" Desa Pulogading diketuai oleh Wastori, pada kesempatan itu juga Plt. Ketua DPC HNSI Kab. Brebes Rudi Hartono turut serta dalam acara tersebut, kami atas nama HNSI Kab. Brebes mengucapkan terimakasih atas bantuan kapal tersebut demi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan kami, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai, untuk bentuk dan buatan kapal tidak masalah akan tetapi yang berkaitan dengan kelengkapan navigasi seperti Radio Komunikasi berbeda dengan kapal-kapal yang ada di pelabuhan Kab. Batang saat acara serah terima, kalau kapal yang ada di Batang Radio komunikasinya menggunakan Radio SSB sedangkan kapal yang untuk Kab. Brebes menggunakan Radio 11 meteran sesuai dari hasil penyurveian kami dengan team dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes kemarin pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 di tempat Docking Pelabuhan Kota Tegal ungkap Rudi Hartono, harapanya memohon agar peralatan tersebut segera diganti dengan yang sesuai keinginan nelayan Brebes, alasanya karena nelayan Brebes semunya menggunakan Radio SSB.

Continue

Hari Kamis tanggal 29 September 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes melalui Pengawas Perikanan bersama dengan Pokmaswas Pantura Brebes melakukan Operasi Pembinaan Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pada kegiatan tersebut telah tertangkap beberapa nelayan yang beroprasi menggunakan alat tangkap garok yang jelas-jelas mereka itu faham bahwa alat tersebut merusak biota-biota laut dan sumber daya ikan, mereka tidak bisa memberikan waktu pada ikan-ikan untuk berpijah dan menetaskan telur ikan, karena semua yang ada didasar laut terlibas habis, sehingga pada kegiatan tersebut Pokmaswas telah mengamankan ( garok )alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dengan tujuan akan ditukar alat tangkap yang ramah lingkungan melalui program bantuan alat tangkap ramah lingkungan, dari Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Brebes.

Salah satu tugas Kelompok Masyarakat Pengawas ( Pokmaswas ) adalah untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan ( SDI ) dan ekosistem yang ada di laut, demi kelestariannya, agar bisa dinikmati sampai anak cucu kita semua, kalau bukan kita semua siapa lagi yang akan menjaga laut kita.

Harapan hikmah dari kegiatan tersebut agar para nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sadar bahwa yang dilakunnya adalah salah sehingga berubah dalam melakukan penangkapan menggunakan alat yang ramah lingkungan, agar kehidupan nelayan di Kabupaten Brebes bisa sejahtera.

Continue

Berbagai kejadian kecelakaan baik di darat, udara maupun laut, sehingga dalam rangka pencegahan dan pertolongan pada berbagai kejadian kecelakaan, khususnya kecelakaan dilaut, sehingga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes, mengadakan pembekalan team SAR sebagai dasar untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, harapan besar perlu dibutuhkan kesadaran dan pengorbanan team SAR Perhubungan Laut Kab. Brebes, untuk membantu masyarakat nelayan yang mengalami musibah, merupakan himbauan dari bapak Sutriono selaku Kepala Dinhubkominfo Kab. Brebes, disamping itu banyak berbagai program yang disampaikan seperti diantaranya pembangunan lampu mercusuar pada muara - muara sungai di pantura Brebes, sebagai pencegahan terjadinya kecelakaan, karena lampu mercusuar sungguh sangat penting sebagai alat petunjuk arah menuju muara khususnya pada saat nelayan masuk habis melaut pada waktu malam hari.

Keanggotaan Team SAR Perhubungan Laut Kab. Brebes mencakup wilayah keterwakilan dari seluruh tokoh nelayan desa pesisir pantura, agar dalam penanganan pertolongan bisa cepat dikondisikan, sehingga dapat mengurangi tingkat kematian pada korban kecelakaan di laut.

Continue

Dengan maraknya penggunaan bahan-bahan kimia pada hasil tangkapan nelayan seperti FORMALIN yang dapat mengganggu pada kesehatan manusia karena tanpa disadari, sedikit demi sedikit yang mereka konsumsi bisa menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya.

Pada kesepatan itu timbulah upaya dari Pemerintah untuk memberikan wawasan atas bahaya penggunaan bahan-bahan tersebut terhadap jiwa manusia, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk mencegah terjadinya penggunaan bahan-bahan tersebut telah mengadakan sosialisasi terhadap para nelayan yang ada di Kabupaten Brebes agar tidak menggunakan bahan-bahan kimia.

Dari berbagai kasus-kasus waktu silam bahwa produk hasil tangkapan nelayan mengandung atau menggunakan bahan kimia seperti Formalin, yang ditelusuri mulai dari Nelayan, bakul ikan,sampai dikonsumsi oleh konsumen, siapakah yang menggunakan bahan tersebut, kata bakul ikan katanya dari nelayan, dan kata nelayan yang menggunakan adalah bakul ikan pengolah, terus kalau seperti itu berarti siapa yang menggunakan?

Kami atas nama HNSI Kabupaten Brebes, bahwasanya nelayan Brebes tidak menggunakan bahan-bahan kimia, karena nelayan itu awam tidak tahu bentuknya Formalin itu seperti apa, keudian apa untungnya, karena setiap nelayan melaut itu selalu membawa perbekalan yang sangat cukup untuk menjaga kuwalitas ikan seperi Es dan Garam.

Continue

Penerapan rejim terbuka (open access) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan memungkinkan setiap orang dapat menjadi nelayan, meskipun sesungguhnya tidak memiliki pengalaman dan kecakapan dalam operasional penangkapan ikan. Hal ini membawa berbagai implikasi antara lain seperti (i) peningkatan jumlah nelayan tidak sebanding dengan potensi sumberdaya ikan, (ii) sulitnya proses pembinaan nelayan secara tepat sasaran dan (iii) eksploitasi sumberdaya ikan secara tidak terkendali. Kondisi diatas sangat mempengaruhi upaya percepaan peningkatan pendapatan nelayan dan keluarganya secara berkelanjutan, sehingga nelayan selalu masuk dalam kategori keluarga miskin.
Kartu Nelayan, selain berfungsi sebagai identitas nelayan yang secara hukum dijamin legalitasnya juga sekaligus dapat merupakan instrumen pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan langkah-langkah inisiasi pemberdayaan nelayan agar mandiri, profesional dan taat azas dalam upaya penangkapan ikan. Dengan demikan nelayan selaku garda terdepan diharapkan benar-benar menjadi pemangku kepentingan utama (primary stakeholder) dan mitra pemerintah dalam proses pembangunan perikanan tangkap.
Kartu nelayan diperuntukkan bagi nelayan warga negara Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dengan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Pembuatan Kartu Tanda Anggota Nelayan (KTAN) tidak semata-mata sebagai kartu identitas sebagai nelayan, tetapi lebih merupakan inisiatif pemerintah melakukan langkah inisiasi menjadikan nelayan selaku pemangku kepentingan utama (primary stakeholder) sebagai mitra dalam proses pembangunan perikanan tangkap

Gambar 1. Target Kartu Nelayan Sampai dengan Tahun 2012
Kartu Nelayan

Continue

Segenap Pengurus DPC HNSI Kabupaten Brebes, mengucapkan Selamat Hari Raya Idhul Fitri 1432 H Taqoballahu mina waminkum yakarrim minal'aidzin walfa'idzin mohon maaf lahir dan batin

Continue

Segenap Pengurus DPC HNSI Kabupaten Brebes, mengucapkan Selamat

Continue

Continue

Pemerintah akan terus mempercepat kepemilikan sertikat tanah nelayan sehingga dapat menjamin kepemilikan lahan, mempermudah menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil dan pengembangan usahanya, demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad usai menandatangani kesepakatan bersama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto di Jakarta hari ini (25/7). Fadel menyatakan, tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menciptakan jejaring kerja dan sinergi dalam rangka perlaksanaan sertifikat terhadap nelayan. ”Selain untuk nelayan, percepatan sertifikat juga akan diberikan untuk usaha penangkapan ikan skala kecil, pembudidaya ikan, petambak garam rakyat, pengolah dan pelaku pasar, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil”, ungkap Fadel.

Menurut Fadel, selain percepatan pemberian sertifikat, perjanjian kerjasama dengan BPN juga bertujuan agar peningkatan kesadaran nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, pembudidaya ikan, petambak garam rakyat, pengolah dan pelaku pasar, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait hak atas tanah. “Kemudahan kepemilikan sertifikat hak atas tanah maka masyarakat kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan dengan menjadikan sertikat miliknya sebagai agunan di bank, sehingga kesejahteraan dapat meningkat”, ungkap Fadel. Fadel menambahkan, selain dirasakan langsung oleh masyarakat kelautan dan perikanan, manfaat sertifikasi kepemilikan tanah juga bertujuan untuk memudahkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sedangkan bagi pemerintah, smanfaat sertifikasi tanah adalah untuk memfasilitasi penanganan sengketa tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adanya percepatan sertifikasi hak atas tanah, bukan hanya bermanfaat sebagai bukti kepemilikan atas tanah masyarakat itu sendiri, melainkan dapat juga digunakan sebagai jaminan untuk pengembangan usaha nelayan dan pembudidaya ikan. Sertifikasi untuk nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dapat mengembangkan usahanya, sehingga tingkat perekonomian meningkat dan kesejahteraannya akan menjadi lebih baik. Program sertifikasi untuk nelayan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan peningkatan kehidupan nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan sebagaiman ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat merupakan bagian dari klaster keempat yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja untuk mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait guna merealisasikan program ini. KKP menyambut baik penunjukan ini karena program ini sejalan dengan misi kementerian.

Program berjalan sejak tahun 2010, untuk tahun 2010 Kab. Brebes mendapat jatah 100 unit sertifikasi tanah untuk nelayan kecil, diantaranya Desa yang mendapatkan yaitu Desa Sawojajar, Prapag Kidul, Prapag Lor, dan Karangdempel, kemudian untuk tahun 2011 Kabupaten Brebes mendapat jatah 175 unit, saat ini DKP Kab. Brebes, dalam rangka penentuan Desa mana saja yang akan mendapat program tersebut.

Continue

Sosialisasi Peningkatan Akses Permodalan bagi nelayan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah dihadiri pula oleh Dirjen Peningkatan Usaha Penangkapan Ikan ( PUPI ),

Continue

Continue

Malam Pagelaran acara puncak dalam rangka memeriahkan Sedekah Laut Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, sebelum acara pagelaran sandiwara Candrakirana dimulai, Panitia diberikan waktu untuk melaporkan kegiatan atau pelaksanaan yang berkaitan dengan anggaran, bahwa untuk kegiatan Sedekah laut tahun 2011 ini panitia mengalami krugian hingga Rp 2.678.000 ungkap Rudi Hartono

Pada Kegiatan tersebut juga kedatangan tamu Anggota Dewan dari Partai Golkar ( M. Khajirin, HANURA ( Wahidin ), dan Demokrat ( Meilan Fauzi )ikut menyambut dan sekaligus memberikan bantuan dana untuk meringankan beban kekurangan yang dialami Panitia.

Dalam acara sambutan para Anggota Dewan mendukung penuh, bahwa kegiatan Sedekah Laut merupakan tradisi yang harus dilestarikan sebagai budaya adat - istiadat, harus dipertahankan disamping itu sebagai wujud syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan keselamatan, kesehatan, dan riski yang berlimpah untuk nelayan desa Pengaradan pada khususnya nelayan Brebes pada umumnya....Amin...amin...ya robbal'alamin.

Continue

Continue

Continue

Nelayan Brebes menyambut dengan senang hati Program PUMP ( Pemberdayaan Usaha Mina Perdesaan )dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap, yang kebetulan Kabupaten Brebes mendapat sembilan KUB ( Kelompok Usaha Bersama ) masing - masing KUB mendapat bantuan permodalan sebesar Rp 100.000.000, ( Seratus Juta Rupiah )untuk digulirkan pada masing - masing aggota KUB dalam bentuk alat tangkap seperti Jaring, Perbaikan Kapal dan mesin penggerak kapal.

Melalui program tersebut diharapkan tingkat kehidupannya dan kesejahteraan akan lebih meningkat, karena nelayan bisa melaut setiap hari, tanpa ada masalah karena alat tangkap, mesin dan kapalnya baru, walaupun nelayan harus mengembalikan pinjaman akan tetapi bunga pinjamannya sangat rendah dibawah jauh suku bunga bank jadi nelayan sangat terbantu, disamping itu melalui perguliran tersebut nanti semua anggaota KUB akan mendapatkan pinjaman tersebut, serta bisa mengembangkan usaha lainya.

DPC HNSI Kab. Brebes mewakili nelayan Brebes, berterimakasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Kabupaten semoga program tersebut bisa berjalan lancar dan berkembang dengan baik, karena masih banyak nelayan yang belum mendapatkan program tersebut ungkap Rudi Hartono selaku Plt Ketua DPC HNSI Kab. Brebes, disela - sela kunjungan Team dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat.

" Nelayan Sejahtera Negara Akan Kuat "

Continue